GRAGEPOLITAN-fasilitas umum (Fasum) yang ramah untuk para penyandang disabilitas harus diperhatikan eksekutip untuk segera dibangun.
Hal tersebut disampaikan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi baru-baru ini.
Ketua DPRD tak memungkiri, fasum di Kabupaten Cirebon masih terbilang minim. Karenanya hal ini mesti menjadi skala prioritas.
“Seperti halnya fasum pasar, hotel bahkan di tempat pelayanan publik lainnya macam trotoar. Hingga kini masih minim,” kata Luthfi saat menghadiri Musyawarah Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (Muscab PPDI) Kabupaten Cirebon, di Gedung Serbaguna Kecamatan Lemahabang.
Tampak hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Cirebon, Hj Wahyu Tjiptaningsih dan sejhmlah pejabat lainnya.
Menurut Luthfi, hakekat kaum disabilitas sama saja dengan manusia normal pada umumnya. Hanya saja secara fisik mereka kurang sempurna.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya sangat menyayangkan, terkat belum adanya fasum yang ramah bagi penyandang disabilitas tersebut.
”Saya pikir, kondisi ini sangat memprihatinkan. Bahkan mungkin mengenaskan sekali. Ini tentu ironis karena sudah diamanatkan dalam Undang-undang juga,” sambungnya.
Menurut Politisi PKB ini, yang paling utama, yakni menanamkan kepercayaan diri pada kaum disabilitas. Tujuannya agar mereka dapat bersaing dengan yang normal.
Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya berjanji akan menggelar program yang jelas dan berkesinambungan. Bahkan akan dianggarkan Rp 200 juta untuk kegiatan disabilitas di Kabupaten Cirebon.
Luthfi berharap, hasil Muscab tersebut mampu menampung aspirasi para anggota dan perlu adanya tim advokasi.
“Bila mana ada permasalahan yang dialami para penyandang disabilitas ini, mari kita saling menghormati, karena dalam UU sudah mengatur kesamaan mendapatkan fasilitas umum,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Bupati
Hj Wahyu Tjiptaningsih, mengakui jika Pemkab memang belum maksimal memberikan perhatian kepada kaum disabilitas.
Namun secara bertahap, pihaknya akan ikut menyediakan fasilitas bagi kaum disabilitas tersebut.
Menurutnya, data kaitan para penyandang disabilitas masih minim dan perlu adanya kevalidan. Sebab, jika tidak itu akan berdampak pada perjuangan program bantuan untuk mereka.***
