GRAGEPOLITAN – Upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan lingkungan semakin ditingkatkan melalui sinergi lintas sektor. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, turut menghadiri rapat koordinasi strategis yang diadakan oleh TNI Angkatan Darat bersama pemerintah daerah Jawa Barat. Pertemuan tersebut berlangsung di Aula A.H Nasution, Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, pada Kamis (4/6/2026), dengan agenda utama membahas penanganan sampah serta langkah antisipasi terhadap dampak musim kemarau panjang.
Acara tersebut menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur TNI dalam menyelaraskan strategi untuk menghadapi tantangan lingkungan yang kian rumit. Diskusi difokuskan pada pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta kesiapan daerah dalam menangani kemungkinan kekeringan dan kekurangan air bersih yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala BMKG Prof. Teuku Faisal Fathani, jajaran bupati dan wali kota dari wilayah Jawa Barat, serta para Komandan Distrik Militer (Dandim) Kodam III/Siliwangi.
Dalam arahannya, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menekankan bahwa isu sampah telah berkembang dari sekadar masalah kebersihan menjadi persoalan nasional yang berhubungan erat dengan kesehatan masyarakat, ketahanan energi, serta keberlanjutan pembangunan.
“Permasalahan sampah merupakan isu yang harus ditangani secara bersama-sama. TNI AD siap mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Penyelesaian masalah lingkungan, menurutnya, memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, TNI AD terus menggalakkan sejumlah program yang tidak hanya berorientasi pada solusi jangka pendek, tetapi juga memberikan nilai manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Salah satu program yang mendapat perhatian dalam forum tersebut adalah pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau dikenal sebagai waste-to-fuel. Program ini sedang dirintis di beberapa lokasi strategis, seperti TPA Bantar Gebang dan Sumur Batu di Bekasi, TPA Galuga di Bogor, TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, TPA Jatibarang di Semarang, serta TPA Suwung di Denpasar.
Teknologi ini dianggap mampu menawarkan solusi ganda, yaitu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi yang memiliki nilai ekonomis. Upaya ini merupakan bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah menuju metode yang lebih inovatif, produktif, dan ramah lingkungan.
Selain isu pengelolaan sampah, diskusi dalam rapat juga menyoroti dampak potensial dari kemarau panjang yang diprediksi akan melanda beberapa wilayah. Kekeringan yang merupakan ancaman serius dinilai dapat mengganggu kehidupan masyarakat, sektor pertanian, hingga ketersediaan sumber air bersih.
Sebagai tanggapan atas hal tersebut, TNI AD menegaskan kesiapannya dalam mendukung distribusi air bersih serta menyusun langkah mitigasi yang dibutuhkan oleh daerah terdampak. Dukungan dari aparat kewilayahan hingga ke tingkat desa dinilai sebagai aset berharga untuk mempercepat penanganan wilayah yang mengalami krisis air saat musim kemarau tiba.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik dukungan yang diberikan TNI AD kepada pemerintah daerah. Ia menilai kolaborasi yang terbangun selama ini telah menghasilkan berbagai capaian positif dalam pembangunan maupun penanganan persoalan sosial dan lingkungan.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI AD menjadi modal penting dalam menghadirkan solusi yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menilai forum tersebut memberikan banyak masukan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau sekaligus memperkuat penanganan persoalan sampah.
“Tadi banyak hal yang dibahas, terutama terkait persoalan sampah dan upaya mengantisipasi kemarau panjang. Ada beberapa opsi dan program yang disampaikan oleh Pak Gubernur maupun Pak Kasad yang bisa menjadi peluang bagi daerah,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah didorong untuk mengusulkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan dampak kekeringan maupun penguatan pengelolaan lingkungan, termasuk program-program yang memungkinkan mendapat dukungan dari TNI AD.
“Kami akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Dinas Lingkungan Hidup akan menyusun dan memetakan kebutuhan yang diperlukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, sehingga ketika kondisi tersebut terjadi, masyarakat sudah mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang optimal,” jelasnya.
Menurut Wali Kota, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI AD menjadi peluang besar untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan lingkungan yang selama ini dihadapi daerah.
“Dengan kolaborasi yang semakin kuat, upaya penanganan sampah maupun mitigasi kekeringan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” harapnya.
Discussion about this post