GRAGEPOLITAN – Pemerintah Kota Cirebon terus mengkaji upaya penurunan stunting sambil memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar menjangkau keluarga dan anak-anak yang memerlukan bantuan. Topik ini menjadi salah satu agenda dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Cirebon untuk Semester I Tahun 2026, yang diadakan di Bapperida Kota Cirebon pada hari Kamis, 13 Agustus 2026.
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyatakan bahwa stunting tak seharusnya hanya dilihat sebagai masalah pertumbuhan fisik anak. Ia menekankan bahwa masalah ini memiliki kaitan erat dengan kualitas generasi mendatang di Kota Cirebon. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan perhatian dan kontribusi dari berbagai pihak.
“Stunting bukan sekadar urusan tinggi badan anak yang tidak sesuai usia. Lebih dari itu, ini adalah ancaman nyata terhadap kualitas, kecerdasan, dan produktivitas generasi Kota Cirebon di masa depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan. Diperlukan kerja bersama yang terpadu dan terukur antara perangkat daerah, fasilitas kesehatan, kecamatan, kelurahan, kader, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Wakil Wali Kota juga menyampaikan, rakor TPPS menjadi kesempatan untuk melihat kembali pelaksanaan program selama Semester I Tahun 2026, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan. Pemkot Cirebon sendiri telah menetapkan target prevalensi stunting tahun 2026 sebesar 13,05 persen.
“Untuk mengamankan target 13,05 persen di tahun ini, kita tidak bisa bekerja dengan cara-cara biasa,” lanjutnya.
Karena itu, terdapat empat hal yang menjadi perhatian dalam penanganan stunting. Pertama, memastikan intervensi tepat sasaran, terutama bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita yang memiliki risiko stunting. Kedua, pemutakhiran data agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selanjutnya, Wakil Wali Kota meminta peran posyandu, kader, puskesmas hingga pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan dan pendampingan keluarga terus dioptimalkan. Di sisi lain, kerja sama lintas sektor juga harus diwujudkan secara nyata karena persoalan stunting berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari sanitasi, air bersih, ketahanan pangan, pendidikan hingga pola asuh.
“Kolaborasi harus menjadi kerja nyata, bukan sekadar slogan di atas kertas,” tegasnya.
Wakil Wali Kota menekankan bahwa ukuran keberhasilan penanganan stunting tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran. Setiap program dan anggaran harus memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka stunting.
“Setiap anak di Kota Cirebon berhak tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan terbaik untuk meraih masa depan. Tugas kita adalah menjamin hak tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon, Sutikno, menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan rutin pertumbuhan balita di posyandu setiap bulan yang diolah melalui aplikasi SIGizi Kesga, prevalensi stunting di Kota Cirebon pada Semester I Tahun 2026 tercatat mencapai 14,13 persen.
Angka tersebut masih menjadi perhatian karena melampaui target nasional. Menurut Sutikno, kondisi ini menunjukkan perlunya kolaborasi dan percepatan dalam menangani berbagai faktor yang mempengaruhi pencegahan stunting.
Salah satu fokus utama adalah pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC). Sutikno menjelaskan bahwa ibu hamil perlu secara rutin memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas yang memberikan layanan gratis. Pemeriksaan selama masa kehamilan harus dilakukan secara berkala, dengan minimal enam kali kunjungan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam rapat koordinasi.
“Angka ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana ibu-ibu hamil bisa memeriksakan kesehatan di layanan kesehatan, baik yang ada di puskesmas,” jelas Sutikno.
Selain pemeriksaan kehamilan, imunisasi penting untuk mencegah stunting, terutama dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di bulan Agustus. Sutikno mengajak semua pihak, termasuk media, untuk mendidik masyarakat agar anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
Sutikno menekankan pentingnya memastikan kehadiran sasaran di posyandu. Pemantauan rutin dibutuhkan agar pertumbuhan balita terpantau dan intervensi cepat dilakukan jika ada masalah.
Sutikno mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui program untuk ibu hamil, menyusui, dan balita. Program ini terintegrasi dengan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sudah dikoordinasikan pelaksanaannya.
“Harapan kita ke depan ini stunting bisa dicegah. Dari para remaja bagaimana meminum konsumsi tablet tambah darah. Begitu juga dari ibu hamil yang memeriksakan kesehatan, juga asupan gizi,” harapnya.
Discussion about this post