
GRAGEPOLITAN – Pemerintah Kota Cirebon menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Cirebon untuk menyelaraskan anggaran dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.
Raperda tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon Effendi Edo dalam rapat paripurna di Ruang Gotrasawala, Gedung DPRD Kota Cirebon, Rabu (18/11/2026). Agenda juga mencakup penyampaian Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Iing Daiman, Ketua DPRD Andri Sulistyo, jajaran wakil ketua dan anggota DPRD, serta pejabat Pemerintah Kota Cirebon.
Wali Kota menegaskan, kedua Raperda memiliki peran strategis dalam keberlanjutan pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan. APBD menjadi instrumen untuk mewujudkan kebijakan melalui program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang cermat, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi merupakan gambaran komitmen pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, setiap anggaran yang direncanakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dikelola secara bertanggung jawab, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Dalam Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Cirebon merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp1.486.537.476.750. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp733.700.303.311 dan pendapatan transfer sebesar Rp752.837.173.439.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.486.537.476.750, yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1.444.087.517.821, belanja modal sebesar Rp40.949.958.929, serta belanja tidak terduga sebesar Rp1.500.000.000. Dengan nilai pendapatan dan belanja yang sama, rancangan APBD 2027 disusun secara berimbang, tanpa surplus maupun defisit anggaran.
Wali Kota menjelaskan bahwa kebijakan pendapatan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Kota Cirebon dengan tetap mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Adapun kebijakan belanja difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, belanja wajib dan mengikat, serta dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional.
Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah komponen pendapatan belum tercantum dalam rancangan awal, termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Jika terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana transfer lainnya, pemerintah daerah akan memasukkan alokasi tersebut dalam proses pembahasan RAPBD 2027.
“Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen menjaga disiplin fiskal dan memastikan perencanaan pendapatan maupun belanja dilakukan secara terukur. Kami ingin anggaran yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas,” tambahnya.
Selain menyampaikan RAPBD 2027, Pemerintah Kota Cirebon juga mengusulkan Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
Usulan pencabutan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan kebijakan nasional di bidang aparatur sipil negara, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Seiring perubahan regulasi tersebut, ketentuan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2005 dinilai tidak lagi sesuai dengan sistem manajemen kepegawaian yang berlaku saat ini.
Penyesuaian regulasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat tertib administrasi, serta mencegah tumpang tindih pengaturan terkait status dan kedudukan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
Wali Kota menegaskan bahwa pencabutan perda tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus hak-hak kepegawaian yang telah timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian hak dan kewajiban yang masih ada akan tetap dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.
Ia menambahkan, Raperda pencabutan tersebut telah melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, rancangan regulasi ini siap memasuki tahap pembahasan bersama DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Asistensi Pemerintah Daerah.
Pada kesempatan yang sama, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Wali Kota Cirebon atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap kedua Raperda tersebut.
Dalam tanggapannya, Wali Kota mengapresiasi berbagai masukan, saran, pertanyaan, dan kritik konstruktif dari seluruh fraksi. Menurutnya, pandangan DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan daerah agar regulasi dan perencanaan anggaran yang dihasilkan semakin berkualitas.
Terkait RAPBD 2027, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal, transparansi, dan akuntabilitas. Adapun mengenai pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2005, pemerintah memastikan bahwa penataan manajemen kepegawaian akan dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis sistem merit, dengan tetap memperhatikan hak serta kewajiban kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Wali Kota menilai hubungan kerja yang baik antara eksekutif dan legislatif merupakan modal penting untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Karena itu, setiap tahap pembahasan perlu dilaksanakan secara terbuka dan konstruktif, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Masukan dari seluruh fraksi DPRD menjadi bagian penting untuk menyempurnakan kedua rancangan peraturan daerah ini. Kami berharap pembahasan dapat berjalan dengan baik melalui komunikasi dan sinergi yang terus terjaga, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan membawa manfaat bagi masyarakat Kota Cirebon,” ungkapnya.
Melalui penyampaian kedua Raperda tersebut, Pemerintah Kota Cirebon berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan optimal. Dengan demikian, perencanaan APBD 2027 dapat menjadi landasan bagi pembangunan yang lebih terarah, sementara penataan regulasi kepegawaian mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.




Discussion about this post