gragepolitan.com
No Result
View All Result
Sabtu, Maret 28, 2026
  • Gapura
  • Nasional Kita
  • Jabar Kita
  • Cirebon Kita
    • Kota Cirebon
    • Kabupaten Cirebon
  • Indramayu Kita
  • Majalengka Kita
  • Kuningan Kita
  • lainnya
    • Ekonomi Kita
    • Lifestyle Kita
    • Parlemen Kita
    • Pendidikan Kita
    • Politik Kita
    • Ragam Kita
    • Sport Kita
  • Gapura
  • Nasional Kita
  • Jabar Kita
  • Cirebon Kita
    • Kota Cirebon
    • Kabupaten Cirebon
  • Indramayu Kita
  • Majalengka Kita
  • Kuningan Kita
  • lainnya
    • Ekonomi Kita
    • Lifestyle Kita
    • Parlemen Kita
    • Pendidikan Kita
    • Politik Kita
    • Ragam Kita
    • Sport Kita
No Result
View All Result
gragepolitan.com
No Result
View All Result

Pengawasan BUMD Kota Cirebon Diperkuat Melalui Kolaborasi DPRD dan OJK

gragepolitan by gragepolitan
9 Februari 2026
in Parlemen Kita
0
0
SHARES
1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
Pengawasan BUMD Kota Cirebon Diperkuat Melalui Kolaborasi DPRD dan OJK

GRAGEPOLITAN – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon membahas penguatan pengawasan BUMD, Rabu (4/2/2026).

Memimpin jalannya rapat, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, pertemuan ini menjadi forum untuk memperoleh informasi dan pemahaman menyeluruh terkait kondisi terkini BUMD serta langkah-langkah strategis ke depan.

Dalam rapat tersebut, DPRD menekankan pentingnya keterbukaan informasi, kepastian regulasi, serta sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan daerah.

DPRD juga menilai perlunya kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RelatedPosts

Mengapa Komisi III DRPD Menilai Forum Muskel Belum Efektif dalam Pembahasan DTSEN?

Ketua DPRD Turun Langsung, Rapat Komisi II Bahas Upaya Meningkatkan PAD

DPRD Kabupaten Cirebon: Hasil Rapat Paripurna 2027 Soroti Tantangan Banjir dan Strategi Pengentasan Kemiskinan

Atas dasar itu, DPRD membutuhkan data dan informasi yang komprehensif sebagai dasar dalam pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah Kota Cirebon.

“Kami ingin mendapatkan gambaran yang utuh terkait kondisi yang ada saat ini, sehingga kebijakan yang diambil nantinya tepat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Andru, sapaannya.

Sementara itu, Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib menjelaskan, OJK memiliki peran tidak hanya dalam pengawasan lembaga jasa keuangan, tetapi juga edukasi, literasi, pelindungan konsumen, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi daerah.

Ia mengapresiasi langkah DPRD Kota Cirebon yang mendorong sinergi dan kolaborasi lintas lembaga, termasuk dalam upaya pencegahan praktik keuangan ilegal seperti pinjaman online ilegal, investasi ilegal, dan judi online.

“OJK terbuka untuk terus bersinergi, baik melalui sosialisasi, edukasi, maupun pendampingan, agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat terkait sektor keuangan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE, menegaskan pentingnya adanya kejelasan dan kepastian arah kebijakan agar tidak menimbulkan beban berkepanjangan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap dalam waktu dekat ada kepastian yang jelas, sehingga langkah ke depan bisa diambil secara tepat, efektif, dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Pada rapat tersebut, turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon Ana Susanti SE MSi, Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon H Karso, Muhamad Noupel SH, MH, Erry Yudistira Ramadhan, Anton Octavianto, Een Rusmiyati SE, dan Dian Novitasari, SKom MAP.

Sumber : Humas DPRD Kota Cirebon

Bagikan ini:

  • Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp
  • Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X

Terkait

Tags: BUMDDPRDOJK
Previous Post

Regulasi dan Status Jadi Batu Sandungan PD Pembangunan Cirebon

Next Post

Pajak Menjadi Lebih Ringan? Cek Detail Relaksasi PBB-P2 2026 dari Pemkot Cirebon

Related Posts

Mengapa Komisi III DRPD Menilai Forum Muskel Belum Efektif dalam Pembahasan DTSEN?
Parlemen Kita

Mengapa Komisi III DRPD Menilai Forum Muskel Belum Efektif dalam Pembahasan DTSEN?

6 Maret 2026
1k
Ketua DPRD Turun Langsung, Rapat Komisi II Bahas Upaya Meningkatkan PAD
Kabupaten Cirebon

Ketua DPRD Turun Langsung, Rapat Komisi II Bahas Upaya Meningkatkan PAD

3 Maret 2026
1k
DPRD Kabupaten Cirebon: Hasil Rapat Paripurna 2027 Soroti Tantangan Banjir dan Strategi Pengentasan Kemiskinan
Kabupaten Cirebon

DPRD Kabupaten Cirebon: Hasil Rapat Paripurna 2027 Soroti Tantangan Banjir dan Strategi Pengentasan Kemiskinan

3 Maret 2026
1k
Next Post
Pajak Menjadi Lebih Ringan? Cek Detail Relaksasi PBB-P2 2026 dari Pemkot Cirebon

Pajak Menjadi Lebih Ringan? Cek Detail Relaksasi PBB-P2 2026 dari Pemkot Cirebon

Discussion about this post

cirebonkota
gragepolitan.com

© 2026 GRAGEPOLITAN

  • Redaksi
  • Sitemap
  • Kontak
  • Cookies Policy
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Jabar Kita
  • Cirebon Kita
    • Kota Cirebon
    • Kabupaten Cirebon
  • Indramayu Kita
  • Kuningan Kita
  • Majalengka Kita
  • Lifestyle Kita
  • Parlemen Kita
  • Pendidikan Kita
  • Politik Kita
  • Ragam Kita
  • Sport Kita
  • Ekonomi Kita
  • Nasional Kita

© 2026 GRAGEPOLITAN