GRAGEPOLITAN – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan bahwa skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bukan sekadar alternatif pendanaan, melainkan instrumen vital untuk percepatan pembangunan daerah. Melalui skema ini, risiko pembangunan dapat dibagi secara proporsional antara pemerintah dan swasta, meningkatkan efisiensi pembiayaan, serta menjamin kualitas layanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi pembahasan penting dalam kegiatan Capacity Building KPBU untuk penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) yang digelar di aula Bappelitbangda Kota Cirebon, Kamis (19/2/2026). Forum ini menjadi langkah konkret Pemkot Cirebon dalam membedah potensi kolaborasi investasi untuk menerangi setiap sudut kota tanpa harus terbebani oleh keterbatasan APBD secara langsung.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan bahwa di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah tidak boleh terjebak dalam pola pikir konvensional yang berujung pada stagnasi. Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar serius dan memiliki target yang jelas dalam mengimplementasikan skema ini. Apalagi, rencana ini diperkuat dengan studi banding yang telah dilakukan ke daerah lain yang sukses menerapkan hal serupa, seperti Kabupaten Madiun.
“Sistem KPBU ini harus segera kita wujudkan. Kita tidak boleh setengah-setengah. Dengan skema ini, volume PJU yang bisa kita pasang akan jauh lebih banyak dibandingkan hanya mengandalkan anggaran rutin. Saya minta seluruh pihak mendengarkan dengan seksama dalam kegiatan ini agar terwujud dengan baik,” ujar Wali Kota dalam arahannya.
Mengingat kegiatan ini bertepatan dengan momen awal Ramadan, Wali Kota juga mengajak jajarannya untuk memaknai langkah strategis ini sebagai bagian dari ibadah dan amanah kepada rakyat. Menurutnya, visi besar untuk menghadirkan kesejahteraan merata dan tata kota yang modern hanya bisa tercapai jika eksekutif dan legislatif berjalan beriringan dalam mendukung kebijakan yang inovatif.
“Keberhasilan KPBU sangat ditentukan oleh keselarasan antara eksekutif dan legislatif. Dukungan kebijakan dan pengawasan yang konstruktif dari DPRD akan menjadi fondasi kokoh. Kita ingin menarik mitra badan usaha yang kredibel, maka proyek yang kita tawarkan pun harus credible, feasible, dan bankable. Artinya, dokumen dan regulasi kita harus siap dan pasti,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdiyana, mengungkapkan bahwa pemilihan proyek PJU sebagai pilot project KPBU memiliki nilai simbolis yang kuat. Baginya, penerangan jalan bukan sekadar urusan fisik infrastruktur, melainkan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga di malam hari.
“PJU adalah simbol hadirnya pemerintah. KPBU ini menjadi instrumen strategis sekaligus solusi kebijakan agar layanan berkualitas tetap bisa dinikmati warga Cirebon meski anggaran terbatas. Kami berharap forum capacity building ini memberikan peta jalan yang jelas bagi percepatan pembangunan di kota kita,” kata Agus.
Dukungan penuh juga datang dari pusat. Plt. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), Andre Permana yang hadir secara daring menyampaikan bahwa skema KPBU untuk sektor penerangan jalan saat ini memang tengah populer dan terbukti efektif di berbagai daerah. Ia mengapresiasi keberanian Kota Cirebon dalam memulai langkah strategis ini.
“Ini adalah titik awal yang menunjukkan komitmen kuat dari Pemkot Cirebon. Kami di PT PII siap mendukung setiap tahapan prosesnya, mulai dari perencanaan, penyiapan dokumen, hingga nanti pada tahap pelaksanaan. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi infrastruktur yang sehat di daerah,” ujar Andre.
Discussion about this post