GRAGEPOLITAN – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi nasional bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Selasa (2/12/2025). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di Kota Cirebon dan wilayah Ciayumajakuning.
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk memastikan Kota Cirebon tetap berada pada jalur kestabilan ekonomi, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon per 3 November 2025, inflasi year-on-year Kota Cirebon tercatat sebesar 2,90 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 107,64. Wakil Wali Kota menyoroti bahwa meskipun angka ini masih moderat, kenaikan harga terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 1,67 persen menunjukkan bahwa kebutuhan pangan masih menjadi isu rentan bagi masyarakat.
“Kita tidak hanya memantau harga pangan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar lainnya tetap terjangkau. Stabilitas harga harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada komoditas tertentu,” ujarnya.
Wakil Wali Kota menyoroti pola inflasi tahunan yang bergerak naik sejak awal 2025, dengan kenaikan mendekati akhir tahun yang mencerminkan pola musiman yakni permintaan meningkat, distribusi barang lebih padat, dan beberapa komoditas strategis mengalami penyesuaian harga.
“Tekanan hidup masyarakat tidak hanya berasal dari pangan, tetapi juga dari kebutuhan dasar lain yang tidak bisa ditunda. Kondisi ini memperkuat pesan bahwa pengendalian inflasi harus memandang kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh,” tambahnya.
Secara regional, inflasi Kota Cirebon berada di tengah-tengah Jawa Barat, lebih rendah dibanding Kota Sukabumi yang mencapai 3,87 persen, namun lebih tinggi dari Kabupaten Subang sebesar 2,18 persen. Posisi ini menandakan perlunya langkah koordinasi yang konsisten, mengingat Kota Cirebon sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Wakil Wali Kota menekankan bahwa stabilitas harga hanya dapat diwujudkan melalui konsistensi kebijakan dan koordinasi yang tidak terputus.
“Kita harus memperkuat cadangan pangan, memastikan distribusi berjalan lancar, menjaga ritme operasi pasar, dan memantau komoditas dengan volatilitas tinggi,” katanya.
Di akhir sambutannya, Wakil Wali Kota berharap, memasuki tahun 2026, Kota Cirebon tidak hanya stabil secara ekonomi, tetapi juga lebih siap menghadapi risiko global dan lebih kuat dalam melindungi kesejahteraan warga.
“Semangat kebersamaan ini harus menjadi penguat komitmen kita dalam menjaga harga dan daya beli masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Fickry Widya Nugraha, turut memberikan pandangan bahwa inflasi Ciayumajakuning tetap terjaga dalam sasaran 2,5% ± 1%, namun diperlukan roadmap pengendalian inflasi untuk jangka menengah-panjang.
“TPID Ciayumajakuning telah menjalankan program unggulan pengendalian inflasi dengan dukungan kebijakan daerah. Ke depan, program ini perlu diarahkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan inklusivitas,” ujarnya.
Beberapa tindak lanjut yang disepakati dalam HLM diantaranya mengesahkan roadmap pengendalian inflasi sebagai panduan kebijakan jangka menengah-panjang di Ciayumajakuning, meningkatkan efektivitas Kerjasama Antar Daerah (KAD) melalui pembagian peran yang jelas dan pemantauan berkala, serta memperkuat program unggulan pengendalian inflasi melalui kolaborasi antar daerah.
Sumber : Humas Pemkot Cirebon
Discussion about this post