GRAGEPOLITAN – Pemerintah Kota Cirebon menyelenggarakan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 (29/1/2026). Forum ini menjadi wadah krusial bagi pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan visi pembangunan demi mewujudkan Kota Cirebon yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, S.A.P., M.Si., dalam sambutannya menekankan bahwa setiap dokumen perencanaan yang disusun tidak boleh hanya menjadi laporan administratif, melainkan harus memiliki dampak nyata dan terukur bagi kesejahteraan warga. Beliau menginstruksikan seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk bekerja lebih cermat dan berintegritas, terutama dalam menghadapi situasi efisiensi anggaran yang ketat.
Dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah,” pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu (1) inklusivitas (memastikan pertumbuhan ekonomi menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan penguatan sektor UMKM), (2) keberlanjutan (menjadikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan sebagai syarat mutlak dalam pembangunan jangka Panjang), dan (3) sektor unggulan (mempertegas posisi Kota Cirebon sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata melalui digitalisasi dan inovasi).
Selain pemenuhan kebutuhan dasar seperti penanggulangan banjir dan perbaikan jalan, Wali Kota juga menyoroti pentingnya penataan estetika kota. Hal ini selaras dengan rencana penataan kabel fiber optik yang semrawut. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan “Satu Tiang Bersama” untuk menggantikan belasan tiang dari berbagai provider yang selama ini mengganggu pemandangan dan ketertiban di pemukiman warga.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, S.E., dalam forum tersebut memberikan apresiasi atas capaian birokrasi saat ini, khususnya di bidang kesehatan. Kota Cirebon telah berhasil mencapai cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 103%. Di sisi lain, pemerintah juga akan memberikan perhatian khusus pada perbaikan data sosial (desil) agar bantuan pemerintah tepat sasaran, seperti memastikan profesi rentan mendapatkan dukungan yang layak.
Forum ini dihadiri oleh 130 peserta, baik secara luring maupun daring, yang terdiri atas unsur legislatif, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan. Partisipasi aktif masyarakat melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD diharapkan dapat menjawab tantangan riil di lapangan, mulai dari masalah pengangguran hingga ketahanan infrastruktur terhadap perubahan iklim.
Wali Kota menutup forum dengan mengajak seluruh sektor swasta untuk bersinergi melalui program CSR yang selaras dengan prioritas daerah, guna mewujudkan visi Cirebon SETARA berkelanjutan.
Discussion about this post