GRAGEPOLITAN – Pemerintah Kota Cirebon menerima kunjungan dari peserta Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V yang diadakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SK TAN LAN) untuk Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Adipura Balai Kota Cirebon pada Selasa, 28 Juli 2026.
Rombongan disambut oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, yang bertindak atas nama Wali Kota Cirebon, Effendi Edo. Program ini adalah bagian dari proses pembelajaran bagi peserta PKP untuk mendalami praktik pemerintahan dan pelayanan publik di daerah, bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan pengawas.
Dalam sambutannya, Iing mengucapkan terima kasih kepada LAN karena telah memilih Kota Cirebon sebagai tujuan studi lapangan. Ia memandang kunjungan ini tidak sekadar sebagai kegiatan akademik, tetapi juga sebagai kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan ide demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kehadiran rombongan studi lapangan ini menjadi momentum yang strategis karena mempertemukan konsep pengembangan birokrasi yang dibangun oleh LAN dengan praktik penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Kami juga memperoleh kesempatan untuk menyerap perspektif baru yang dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang,” ujar Sekda.
Ia menjelaskan, LAN memiliki peran penting dalam membangun standar kompetensi aparatur sipil negara agar mampu menghadapi tantangan birokrasi yang semakin dinamis. Karena itu, proses pembelajaran di lapangan dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk pemimpin yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang disusun, tetapi juga oleh kemampuan para pejabat pengawas dalam menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi langkah nyata di lapangan.
“Perbaikan pelayanan publik sesungguhnya diuji pada level operasional. Di sinilah peran pejabat pengawas menjadi sangat penting sebagai penghubung antara kebijakan dengan pelaksanaannya. Regulasi yang baik tidak akan memberikan manfaat apabila tidak dikawal oleh pemimpin yang mampu mengendalikan pelaksanaan program, membangun kolaborasi, dan memastikan setiap pelayanan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurut Sekda, kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini adalah kepemimpinan yang melayani, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menghadirkan inovasi tanpa mengabaikan koridor regulasi.
“Saya berharap Bapak dan Ibu tidak ragu mengkritisi maupun mengkaji proses yang kami jalankan. Bedah setiap kebijakan yang ada, pelajari tantangan yang kami hadapi, dan jadikan pengalaman ini sebagai bekal untuk melahirkan inovasi yang mungkin selama ini dianggap tidak mungkin dilakukan. Mari ciptakan terobosan yang anti-mainstream, namun tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda memberikan gambaran umum tentang Kota Cirebon sebagai area strategis di jalur pantai utara Jawa, yang berfungsi sebagai penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dengan luas sekitar 39,446 kilometer persegi dan populasi lebih dari 352 ribu jiwa, Kota Cirebon terus berupaya mewujudkan visi pembangunan selama tahun 2025–2029. Visi ini mencakup kesejahteraan, keteraturan, aspirasi, religiusitas, keamanan, dan keberlanjutan melalui tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.
Selama pelaksanaan studi lapangan ini, peserta akan belajar di dua instansi daerah: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon. Kedua lokasi ini dipilih karena dinilai memiliki praktik relevan dalam memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Cirebon berharap dapat terjalin pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Rekomendasi dari studi lapangan diharapkan bisa menjadi masukan konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat budaya inovasi dalam pelayanan publik.
Sementara itu, Toni Syarif, Koordinator Layanan Pelatihan dan Pengembangan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional Lembaga Administrasi Negara, menyatakan bahwa studi lapangan merupakan bagian penting dalam penyusunan aksi perubahan yang sedang disusun oleh setiap peserta.
“Melalui studi lapangan ini, para peserta diharapkan memperoleh inspirasi sekaligus mampu menghadirkan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di instansi masing-masing. Apa yang mereka lihat dan pelajari di Kota Cirebon diharapkan dapat memperkaya gagasan aksi perubahan yang sedang disusun,” ujar Toni.
Ia menambahkan, seluruh peserta Angkatan V ini terdiri atas pejabat pengawas dari kelurahan, kecamatan, serta sejumlah perangkat daerah.
“Mayoritas peserta berasal dari wilayah kewilayahan, yakni kelurahan dan kecamatan. Selain memperoleh materi dari narasumber, kami berharap mereka juga mendapatkan pengalaman langsung dari praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon yang nantinya dapat diadaptasi sesuai kebutuhan masing-masing instansi,” jelasnya.
Discussion about this post