A. Perkembangan APBN hingga 30 September 2026
- Kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan 30 September 2026 kembali mencatatkan surplus regional sebesar Rp18,12 triliun di tengah kondisi ekonomi dan geopolitik global yang masih belum stabil. Surplus APBN Jawa Barat tersebut terdiri atas total Pendapatan Negara sebesar Rp105,21 triliun (65,58% dari target), sementara total Belanja Negara sebesar Rp87,09 triliun (76,98% dari pagu).
- Pendapatan Negara s.d. 30 September 2026 kembali tumbuh, pada akhir September 2026 tercatat tumbuh sebesar 2,53%. Tumbuhnya penerimaan negara ini didorong oleh Realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp99,26 T yang tumbuh sebesar 2,78% (yoy) yang terdiri atas Penerimaan dari Sektor Pajak sebesar Rp77,24 triliun dan tumbuh 3,65% sedangkan sektor Kepabeanan dan Cukai menyumbang Rp22,00 triliun, terkontraksi sebesar 0,16% (yoy).
- Hampir seluruh jenis penerimaan dari sektor pajak mencatatkan pertumbuhan, kecuali penerimaan pajak lainnya. Sedangkan jika dilihat dari sektor ekonominya, sektor lapangan usaha yang menyumbang pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi per 30 September 2026 secara neto adalah pada sektor Transportasi dan Penyimpanan yang tumbuh 21,40% (neto), sektor Aktivitas Professional (20,50%), sektor Perdagangan (17,40%), sektor Sektor Real Estate (16,40%), serta Sektor Karyawan dan Pensiunan (14,66%). Sektor Transportasi dan Penyimpanan tumbuh sejalan dengan peningkatan pada Sektor Perdagangan yang mengakibatkan mobilitas masyarakat dan aktivitas logistik regional meningkat. Sektor ini berkontribusi sebesar 1,89% terhadap penerimaan neto Kanwil DJP Jawa Barat tahun 2026. Walaupun demikian, penerimaan pajak terbesar tetap disumbang dari sektor Industri Pengolahan sebesar Rp35,79 T. Sektor ini berkontribusi sebesar 46,32% dari total penerimaan pajak di Jawa Barat walau terkontraksi sebesar 5,01% dibanding periode 30 September 2025.
- Realisasi penerimaan cukai mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,2% atau Rp43,54 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Capaian positif ini terutama ditopang oleh penerimaan Cukai Hasil Tembakau yang tumbuh sebesar 0,19% (Rp41,19 miliar), seiring peningkatan produksi Sigaret Kretek Mesin Golongan 1 (SKM 1) hingga 12,15% untuk periode 1 Januari hingga 30 September secara yoy. Di sisi lain, Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) mengalami kontraksi sebesar 0,02% atau turun Rp53,65 juta, yang disebabkan oleh penghentian aktivitas produksi pada salah satu pabrikan di wilayah KPPBC Bogor. Sementara itu, pertumbuhan signifikan dicatatkan oleh Cukai Etil Alkohol (EA) yang melonjak sebesar 120,66% atau bertambah Rp2,5 miliar.
- Realisasi PNBP sampai dengan September 2026 mencapai sebesar Rp5,95 Triliun atau 86,67% dari target tahun 2026, mengalami kontraksi sebesar 1,45% (yoy). Kontraksi pada PNBP per 30 September 2026 didorong oleh penurunan penerimaan PNBP Lainnya yang terkontraksi 12,33% (yoy). Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu serta pendapatan jasa layanan pendidikan pada satuan kerja Non BLU.
- Hingga 30 September 2026, Belanja Negara telah terealisasi Rp87,09 triliun atau 76,98% dari pagu tahun 2026 sebesar Rp113,13 triliun, secara yoy tumbuh tipis sebesar 0,06%. Pertumbuhan Belanja Negara tersebut didorong oleh pertumbuhan Belanja K/L sebesar 28,32% dengan realisasi sebesar Rp34,83 T atau 67,89% dari pagu. Pertumbuhan Belanja K/L terdapat pada seluruh jenis belanja dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal yang mencatatkan realisasi Rp4,07 triliun, tumbuh 82,52% (yoy) dibanding September 2025. Sedangkan Belanja Transfer ke Daerah mengalami kontraksi sebesar 12,75% (yoy). Kontraksi pada Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat pada hampir seluruh jenis TKD dan Dana Desa kecuali Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 17,37%. Realisasi Dana Desa mencapai Rp1,85 triliun (96,91%) terkontraksi 68,24% (yoy). Perlambatan TKDD tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan pagu TKDD pada tahun 2026, terlambatnya aturan terkait penyaluran Dana Desa serta belum ada pagu dan realisasi Dana Insentif Fiskal hingga akhir September 2026.
- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan September 2026 sebesar Rp30,26 triliun kepada 468,74 ribu debitur dan penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp1,78 triliun untuk 307,1 ribu debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jawa Barat berkontribusi sebesar 11,29% terhadap penyaluran KUR secara nasional dengan penyaluran terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp10,31 triliun.
- Selain Pendapatan dan Belanja yang tercatat dalam I Account APBN Regional Jawa Barat, pemerintah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas lainnya sebagai berikut:.
a. Mendukung Program Ketahanan Pangan di Jawa Barat yang berhasil mencetak produksi beras 3.940.769 ton. Telah terealisasi Rp3,78 triliun dari pagu Rp6,57 triliun atau 58,56% dari pagu.
b. Program Ketahanan Energi dengan realisasi Rp10,24 triliun kepada 52,01 juta penerima.
c. Mendukung program KDKMP yang saat ini berhasil mencatatkan 1,87 juta total volume transaksi dengan total nilai Rp15,94 miliar di 5.957 desa/kelurahan di Jawa Barat.
d. Mendukung program MBG di 27 Kab/Kota. Pada tahun 2026 tercatat 14,68 juta penerima manfaat melalui 6.794 SPPG di Jawa Barat. Per September 2026 tercatat telah terealisasi Rp36,75 triliun.
e. Penyaluran FLPP dengan realisasi Rp4,85 triliun yang melibatkan 1.263 pengembang menghasilkan 38.508 unit rumah.
f. Program Sekolah Rakyat di 16 Kab/Kota dengan total 102 rombel di 22 sekolah rakyat dan mencapai 2.520 siswa.
g. Penyaluran Bansos berupa BPNT, PKH, dan POS_BST dengan total realisasi Rp8,34 triliun untuk 13,07 juta penerima.
h. Subsidi listrik untuk 52,01 juta penerima dengan realisasi Rp10,24 triliun.
i. Subsidi pupuk untuk 1,93 juta penerima dengan realisasi Rp1,35 triliun
B. Kondisi Makroekonomi Regional
- Perekonomian Jawa Barat triwulan II 2026 tumbuh 2,25% (qtoq) dan 5,73% (yoy). PDRB ADHK tercatat sebesar Rp 486,11 triliun dan ADHB sebesar Rp833,95 triliun. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Nasional memiliki pola yang serupa dengan distribusi yang tidak jauh berbeda didorong pertumbuhan pada Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar.
- Tingkat Inflasi September 2026 sebesar 3,16% (yoy) dengan IHK 112,46. Inflasi tertinggi di Kota Bandung (3,35% yoy); sedangkan inflasi terendah di Kota Sukabumi (2,75% yoy). Komoditas Penyumbang utama inflasi secara yoy pada bulan September 2026 adalah emas perhiasan (0,53%), Bensin (0,32%), Beras (0,18%), Daging Ayam Ras (0,15%), dan Minyak Goreng (0,14%). Sedangkan yang memberikan andil deflasi adalah komoditas Telur Ayam Ras (-0,09%), Bawang Merah (-0,05%), dan Cabai Merah (-0,02%).
- Neraca Perdagangan Jawa Barat Agustus 2026 Surplus USD 2,75 miliar. Total Ekspor USD3,77 miliar (↓ m-to-m, ↑ y-on-y) dan Total Impor USD1,02 miliar (↓ m-to-m, ↓ y-ony). Pada Januari-Agustus 2026 secara total mengalami surplus USD19,38 miliar. Berdasarkan transaksi perdagangan Nonmigas, neraca perdagangan dengan AS menunjukkan surplus mencapai USD 4,41 miliar, sedangkan defisit perdagangan dengan Tiongkok dan Taiwan mengalami defisit -USD1,64 miliar Juta dan -USD0,08 miliar.
- Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat September 2026 naik 0,99% menjadi 120,54, didorong kenaikan pada Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar (1,06%) yang lebih tinggi dari kenaikan Indeks yang Dibayar Petani (lb) sebesar (0,08%). Sedangkan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,79% menjadi 117,62.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat 2025 tercatat sebesar 75,90, sama dengan nilai IPM nasional. Hal ini menunjukkan capaian pembangunan manusia Jawa Barat berada pada tingkat yang sama dengan rata-rata nasional.
- Kondisi ketenagakerjaan Jawa Barat Mei 2026 menunjukkan jumlah angkatan kerja mencapai 27,10 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,46%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,61%, mencerminkan masih terdapat angkatan kerja yang belum terserap dalam pasar kerja.
- Persentase penduduk miskin Jawa Barat pada Maret 2026 tercatat sebesar 6,54%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 3,44 juta jiwa. Sementara itu, Gini Ratio Jawa Barat tercatat sebesar 0,413 yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Barat.
APBN Menumbuhkan
Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi, ditopang permintaan domestik yang solid, daya beli masyarakat terjaga, dan investasi yang terus tumbuh. APBN menjadi katalis aktivitas ekonomi dan investasi, mendukung agenda pembangunan prioritas pemerintah, dan menciptakan pertumbuhan yang berkualitas.
APBN Melindungi
APBN hadir untuk melindungi masyarakat, menjaga daya beli, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi.
APBN Tetap Kredibel
Pendapatan yang terus diperkuat, belanja yang semakin efektif dan produktif, serta defisit yang dikelola secara sehat dan terkendali. Pemerintah akan terus menjaga APBN sebagai instrumen yang menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan tetap kredibel, sehingga pertumbuhan dapat terus terjaga, kesejahteraan meningkat, dan stabilitas ekonomi tetap kuat.
Discussion about this post