GRAGEPOLITAN – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon pada Rabu (24 Juni 2026). Agenda rapat tersebut adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menegaskan bahwa penyampaian Raperda ini merupakan wujud pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penyusunan dokumen ini dilakukan setelah proses pemeriksaan laporan keuangan diselesaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, Wali Kota juga menyampaikan kabar membanggakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cirebon untuk Tahun Anggaran 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Prestasi ini menjadi keberhasilan ke-10 secara berturut-turut tanpa catatan khusus, menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian yang kesepuluh kali secara berturut-turut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak, baik jajaran pemerintah daerah maupun DPRD. Namun, kita tidak boleh berhenti pada pencapaian administratif semata. Opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Wali Kota.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap standar akuntansi maupun besarnya realisasi anggaran. Menurutnya, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana setiap program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Evaluasi pelaksanaan APBD tidak cukup hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, kami menyadari masih terdapat berbagai catatan yang harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik di masa mendatang,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota mengungkapkan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Cirebon, jajaran perangkat daerah, serta semua pemangku kepentingan yang telah bekerja sama selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Realisasi APBD Kota Cirebon untuk Tahun Anggaran 2025 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp1.631.952.062.774, sementara pengeluaran daerah mencapai Rp1.649.388.268.851,78. Hal ini mengakibatkan defisit sebesar Rp17.436.206.077,78 dalam pelaksanaan APBD tersebut.
Pemerintah Kota Cirebon tetap optimistis bahwa sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, DPRD, dan elemen masyarakat akan terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Cirebon.
Wali Kota juga berharap agar pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan secara menyeluruh, objektif, dan konstruktif. Menurutnya, masukan serta fungsi pengawasan DPRD memiliki peran krusial dalam meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.
“Kami berharap pembahasan Raperda ini dapat menghasilkan berbagai masukan yang konstruktif sebagai landasan untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan ke depan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Cirebon,” tuturnya.
Discussion about this post