Analisis Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Kesejahteraan Warga

1. Kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan 31 Agustus 2026 kembali mencatatkan surplus regional sebesar Rp17,25 triliun di tengah kekhawatiran kondisi global yang mempengaruhi kinerja fiskal. Surplus APBN Jawa Barat tersebut terdiri atas total Pendapatan Negara sebesar Rp95,12 triliun (50,46% dari target), sementara total Belanja Negara sebesar Rp77,88 triliun (69% dari pagu).
2. Pendapatan Negara s.d. 31 Agustus 2026 kembali tumbuh, pada akhir Agustus 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,17%. Tumbuhnya penerimaan negara ini didorong oleh Realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp89,97 T yang tumbuh sebesar 5,54% (yoy) yang terdiri atas Penerimaan dari Sektor Pajak sebesar Rp70,58 triliun dan tumbuh 7,62%. Secara umum, Kanwil DJP Jawa Barat II sampai dengan Agustus 2026 mengalami pertumbuhan penerimaan sebesar 0.56% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dari target APBN sebesar Rp 53.266.319.321.000, sampai dengan Agustus 2026 terealisasi sebesar Rp 29.792.598.290.191. Konstribusi terbesar diberikan oleh penerimaan PPh non Migas sebesar Rp12.765.228.589.849 dan PPN sebesar Rp 17.151.347.939.513. Sektor Kepabeanan dan Cukai menyumbang Rp19,39 triliun namun terkontraksi sebesar 1,36% (yoy). Hampir seluruh jenis penerimaan dari sektor pajak mencatatkan pertumbuhan, kecuali penerimaan pajak lainnya. Sedangkan jika dilihat dari sektor ekonominya, sektor lapangan usaha yang menyumbang pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi per 31 Agustus 2026 secara netto adalah pada sektor Transportasi dan Penyimpanan yang tumbuh 1,86% (netto), sektor Real Estate (22,54%), sektor Aktivitas Professional (22,38%), sektor Perdagangan (20,28%), sektor Keuangan dan Asuransi (17,83%). Pertumbuhan sektor Keuangan dan Asuransi didorong oleh akselerasi layanan keuangan digital dan peningkatan penyaluran kredit. Sementara itu, pertumbuhan sektor Perdagangan dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran PPN Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan penyerapan tenaga kerja. Walaupun
3. Realisasi PNBP sampai dengan Agustus 2026 sebesar Rp5,16 Triliun atau 75,19% dari target tahun 2026, mengalami kontraksi sebesar 0,94% (yoy). Kontraksi pada PNBP per 31 Agustus 2026 didorong oleh penurunan penerimaan PNBP Lainnya yang terkontraksi 13,09% (yoy). Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu serta pendapatan jasa layanan pendidikan pada satuan kerja Non BLU.
4. Hingga 31 Agustus 2026, Belanja Negara telah terealisasi Rp77,88 triliun atau 69% dari pagu tahun 2026 sebesar Rp112,86 triliun, secara yoy kembali mengalami kontraksi sebesar 0,86%. Kontraksi Belanja Negara tersebut didorong oleh kontraksi Belanja Transfer ke Daerah sebesar 13,36% (yoy). Walaupun demikian, Belanja K/L tetap tumbuh sebesar 28,25% dengan realisasi sebesar Rp30,26 T atau 59,51% dari pagu. Pertumbuhan Belanja K/L terdapat pada seluruh jenis belanja dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal yang mencatatkan realisasi Rp3,67 triliun, tumbuh 101,36% (yoy) dibanding Agustus 2025. Sebaliknya, kontraksi pada Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat pada hampir seluruh jenis TKD dan Dana Desa kecuali Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,94%. Perlambatan TKDD tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan pagu TKDD pada tahun 2026, terlambatnya aturan terkait penyaluran Dana Desa serta belum ada pagu dan realisasi Dana Insentif Fiskal hingga akhir Agustus 2026.
5. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat tumbuh negatif 13,36% dengan realisasi sebesar Rp47,61 triliun atau capaian 77,01% dari pagu. Penyaluran TKD hingga 31 Agustus 2026 sudah mencapai Rp45,86 triliun (76,56% dari pagu) terkontraksi 7,09% (yoy), sementara Dana Desa mencapai Rp1,75 triliun (91,40%) terkontraksi 68,76% (yoy).
6. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan Agustus 2026 sebesar Rp26,65 triliun kepada 409,95 ribu debitur dan penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp1,55 triliun untuk 267,97 ribu debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jawa Barat berkontribusi sebesar 11,18% terhadap penyaluran KUR secara nasional dengan penyaluran terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp10,31 triliun.
7. Selain Pendapatan dan Belanja yang tercatat dalam I Accoun APBN Regional Jawa Barat, pemerintah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas lainnya sebagai berikut:

a. Mendukung Program Ketahanan Pangan di Jawa Barat yang berhasil mencetak produksi beras 3.940.769                ton. Telah terealisasi Rp4,7 triliun dari pagu Rp10,33 triliun.
b. Program Ketahanan Energi dengan realisasi Rp8,7 triliun kepada 44,54 juta penerima.
c. Mendukung program KDKMP yang saat ini berhasil mencatatkan 1,87 juta total volume transaksi dengan             total nilai Rp15,9 miliar di 5.957 desa/kelurahan di Jawa Barat.
d. Mendukung program MBG di 27 Kab/Kota kepada 14,68 juta penerima manfaat oleh 6.794 SPPG di Jawa               Barat.
e. Penyaluran FLPP dengan realisasi Rp4,11 triliun yang melibatkan 2.105 pengembang menghasilkan 32.649             unit rumah.
f. Program Sekolah Rakyat di 16 Kab/Kota dengan total 102 rombel di 22 sekolah rakyat dan mencapai 2.520            siswa.
g. Penyaluran Bansos berupa BPNT, PKH, dan POS_BST dengan total realisasi Rp8,2 triliun untuk 12,86 juta                penerima.
h. Subsidi listrik untuk 44,54 juta penerima dengan realisasi Rp8,7 triliun.
i. Subsidi pupuk untuk 1,73 juta penerima dengan realisasi Rp1,18 triliun