GRAGEPOLITAN – KAI Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon bersama Daop 1 Jakarta dan Daop 2 Bandung menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenai penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung pelindungan, pengamanan, dan optimalisasi pengelolaan aset perusahaan.
Penandatanganan PKS berlangsung pada Senin (9/11) di atas Kereta Api Inspeksi (KAIS) 4 relasi Bandung–Garut. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Kepala Daop 1 Jakarta, Januri; Kepala Daop 2 Bandung, Hendra Wahyono; Kepala Daop 3 Cirebon, Sigit Winarto; serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. RD. Mohammad Teguh Darmawan, S.H., M.H.
Kegiatan ini turut disaksikan oleh Managing Director of Human Capital KAI, Atih Nurhayati; Executive Vice President of Legal, Irlan Budiman Komarrudin; serta jajaran KAI. Hadir pula Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. Desy Meutia Firdaus, S.H., M.Hum., beserta jajaran Kejati Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Atih Nurhayati menyampaikan bahwa kerja sama ini memperkuat sinergi KAI dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam pengelolaan dan pengamanan aset perusahaan. Ia menjelaskan, KAI menghadapi berbagai tantangan serta potensi permasalahan hukum dalam mengelola dan mengoptimalkan aset. Kondisi tersebut memerlukan langkah antisipasi dan penanganan melalui dukungan serta pendampingan aparat penegak hukum.
Menurut Atih, sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mendukung pelindungan, pengamanan, dan optimalisasi aset perusahaan.
Sementara itu, Kepala Daop 3 Cirebon, Sigit Winarto, menekankan pentingnya kerja sama ini dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang mungkin timbul dalam pengelolaan aset. Koordinasi dengan Kejaksaan diperlukan agar pengelolaan aset berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sigit menambahkan, aset perusahaan memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan operasional perkeretaapian. Oleh karena itu, upaya pelindungan dan pengamanan aset perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui pendampingan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
“Aset perusahaan memiliki nilai strategis dalam mendukung keberlangsungan operasional perkeretaapian. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, tertib, dan memiliki kepastian hukum. Melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini, kami berharap dapat memperkuat langkah-langkah pelindungan aset sekaligus meminimalkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari,” ujar Sigit.
Lebih lanjut, Sigit menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta bentuk kerja sama lain yang disepakati kedua belah pihak.
Ia berharap sinergi ini dapat diwujudkan melalui koordinasi yang aktif, efektif, dan responsif sehingga setiap potensi permasalahan hukum terkait aset maupun kegiatan operasional perusahaan dapat ditangani secara tepat.
Pengamanan aset menjadi salah satu perhatian utama KAI karena memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan transportasi kereta api. Melalui kolaborasi ini, KAI Daop 3 Cirebon berharap dapat mengoptimalkan upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum, sekaligus meningkatkan pemahaman hukum di lingkungan internal perusahaan serta masyarakat luas.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. RD. Mohammad Teguh Darmawan, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada KAI atas penandatanganan PKS tersebut. Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus dikembangkan dan memberikan kontribusi positif, khususnya dalam mendukung pengelolaan serta pengamanan aset KAI di wilayah Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, dan Daop 3 Cirebon.
Menutup keterangannya, Sigit Winarto berharap kerja sama antara KAI Daop 3 Cirebon dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dapat terus terjaga serta memberikan kontribusi optimal bagi keberlangsungan layanan transportasi kereta api kepada masyarakat.
Discussion about this post