GRAGEPOLITAN – Jakarta, 11 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen di industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK membangun industri LPBBTI yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman siber serta risiko operasional layanan keuangan digital.
Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, dalam peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI di Jakarta, Selasa (10/11), menegaskan bahwa industri LPBBTI harus beralih dari pendekatan yang hanya berfokus pada keamanan siber (cybersecurity) menuju penguatan ketahanan siber (cyber resilience).
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Oleh karena itu, penyelenggara LPBBTI harus mampu mengantisipasi, mendeteksi, dan merespons insiden siber, serta memulihkan layanan dengan cepat. Ketahanan siber merupakan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.,” kata Agusman.
Pedoman tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Pedoman ini juga dilengkapi dengan instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan secara terukur. Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko, sesuai dengan skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.
Agusman menekankan bahwa keamanan dan ketahanan siber bukan semata-mata tanggung jawab fungsi teknologi informasi, melainkan bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang memerlukan keterlibatan aktif direksi, dewan komisaris, dan seluruh pegawai.
Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menegaskan bahwa ancaman siber kini menjadi risiko bisnis yang dapat menyebabkan kerugian finansial, mengganggu operasional, merusak reputasi, serta mengancam keberlangsungan perusahaan. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat ketahanan siber di sektor jasa keuangan.
Pedoman ini disusun oleh OJK dengan dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), dan ISACA Indonesia Chapter.
Penguatan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen
Selain peluncuran pedoman keamanan dan ketahanan siber, kegiatan tersebut juga disertai penandatanganan Pakta Integritas antara Penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Penandatanganan ini merupakan wujud komitmen untuk memperkuat praktik penagihan yang beretika, profesional, dan bertanggung jawab.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara untuk memastikan seluruh proses penagihan dilakukan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegas Agusman.
Melalui kedua inisiatif tersebut, OJK mendorong penyelenggara LPBBTI untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan operasional, termasuk menjaga keamanan data serta memberikan layanan yang aman dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan.
Discussion about this post